uud tentang desa. Revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disepakati menjadi RUU inisiatif DPR. uud tentang desa

Hal ini berbeda dengan UU No. Call: +6285643190105; E-mail: [email protected] Pengganti UU. Pemerintahan Desa melalui UU No. Dalam surat edaran tersebut perlu menyebutkan tentang. Pemerintah Pusat . Melalui asas rekognisi dan subsidiaritas, Pemerintahan Desa dijalankan berdasarkan otonomi dan hak asal-usul. Perhatian besar pemerintah terhadap desa ditunjukkan dengan lahirnya Undang- Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan). TENTANG DATABASE PERATURAN. Penyisipan satu pasal di antara pasal 87 dan jyga pasal 88 yakni pasal 87a tentang Bumdes yang dikelola secara profesional dengan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan atau koperasi untuk membentuk. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka struktur pemerintahan desa di Indonesia diseragamkan sebagaimana yang ada dan diberlakukan pada masa orde baru, yang kemudian kembali lagi ke masa lalu. PP No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa T. 6/2014 tentang Desa pada Selasa (27/6/2023). reformasi kebijakan tentang desa sebagaimana tertuang dalam UU 6/2014, PP 43/2014 dan Permendagri 84/2015 serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut. Surat Keputusan Bersama. com, Jakarta - Dalam upaya menjembatani kesenjangan digital dan mewujudkan masa depan digital yang cerah untuk desa-desa di Kabupaten Serang,. 07/2020 tentang. 6/ 2014 tentang Desa tidak memasukkan Desa dalam sistem pemerintahan daerah. 39Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 huruf (o) yang bunyinya:”219. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. 06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN. pdf. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”). 6/ 2014. Dalam UU Desa pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa menjadi bagian dari Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diatur dalam pasal 31-39. Pajak dari setiap warga desa. Pengelolaan Keuangan Desa MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Sebagaimana dalam UU no 6 tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Desa (Perdes) bisa didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang dibantu oleh perangkat Desa. Judul. Tugas Kepala Desa sesuai Undang-Undang Desa. pdf - Google Drive. 5/79). Revisi UU Desa yang masih berupa draf, diketuk palu di Badan Legislasi (Baleg) pada Senin (3/7/2023) setelah melalui. UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (selanjutnya disebut UU SPPN) merupakan landasan hukum yang berlaku yang mengatur mengenai pembangunan nasional, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini dapat menghadirkan korupsi, kesenjangan ekonomi, dan kemiskinan, hilangnya modal sosial, dan konflik kekerasan sosial. 22, BN. 3. Yang berbeda adalah rinciannya. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang memberikan kewenangan. 6/ 2014. Sebagai bukti keberadaannya,. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Laporan Endline | The SMERU Research InstituteOleh karena itu, perlu dirumuskan RUU Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. com - Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengatakan, lembaganya akan mengakomodasi permintaan revisi Undang-Undang (UU) nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan optimisme serta harapan akan terwujudnya desa yang madiri serta sejahtera dalam berkehidupan. Dalam UU No. Indonesia Tahun 1945;“UU 6/2014 tentang Desa berimplikasi terhadap ketersediaan dana dan kewenangan desa cukup besar. Menilisik UU Adminduk No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ; PP No. 3. Selama. Sementara, UU Desa melarang Kepala Desa meninggalkan tugas selama 30 hari berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. raden eko. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang No. com - Pembahasan Revisi Undang-Undang Desa tampaknya diseriusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sepuluh tahun setelahnya, desa memiliki UU khusus yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemLandasan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. Konsekuensi sebagai Negara kesatuan. Itulah beberapa kumpulan regulasi desa baik yang lama,mengalami perubahan,ataupun baru sebagai pedoman dalam pengelolaan desa. Jadi kalau ada bertanya, siapa saja anggota TPK Desa. Dalam Bab II. Perbesar. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Sedangkan UU No. Tujuannya adalah untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan undang – undang tersebut serta mengetahui korelasi. Silahkan share artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Ketentuan Khusus Desa Adat. Lihat pendapat/pandangan mini fraksi-fraksi dalam rapat 11 Desember 2013. Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi RUU usulan inisiatif DPR. 820 kali:Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah mengatur jelas bahwa kades dilarang berpolitik. Namun dalam realitasnya UU Desa belum mampu. Namun ketentuan lebih lanjut secara khusus terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (“PP 60/2014”). Dengan adanya PENATAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Rahyunir Rauf Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIPOL Universitas Islam Riau Email : rahyunir. JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi DPR mulai membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa . Lahirnya Undang-Undang No. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berikut beberapa gambaran materi yang terdapat dalam contoh soal tes perangkat desa. 2019 • Sarip Sarip. TENTANG DESA. 65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih. 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU Nomor 5 Tahun 1979 lebih merupakan operasionalisasi UU Nomor 5 Tahun 1974 ditingkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kewenangan Desa ini ditetapkan bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengaturan tentang kedudukan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pasal 96 dan 98 UU DESA tsb memuat. Berdasarkan UU No. Mulyanto, Keberlakuan UU No. Desa adalah suatu. com - Undang Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memasuki usia sembilan tahun setelah disahkan menjadi UU. " Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris. 1 Latar Belakang Masalah Dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. 1 . Periode kepala desa tersebut diatur dalam Pasal 39 Ayat 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan redaksi yang sama persis seperti pada pasal 1 angka 1 UU Desa di atas. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Dalam penjelasannya, tim ahli Baleg menyebutkan hal yang sama bagaimana skema. . 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. Aturan mengenai hal ini dijabarkan dalam PP No. 2. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggabungkan tugas dan kewajiban Kepala. UMUM 1. UU Desa berlandaskan pada ketentuan pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945 yang terkait dengan pemerintahan daerah, namun yang paling khusus. A. Insan Desa. Selasa, 11 Juli 2023 16:05 WIB Penulis: Chaerul UmamKemudian, pengurangan dana desa (DD) mengacu pada Musrenbang Desa ataupun Musyawarah Desa. PengertianPasar Desa dan Amanat UU Desa. Misalnya, perbandingan Pasal 17 ayat (1) dan (2) PP dengan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Desa. Polres Bojonegoro- Bhabinkamtibmas Polsek Bubulan Polres Bojonegoro hadiri kegiatan RKPDes tentang penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPD). 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh: 1. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa optimisme penciptaan pembangunan desa yang mampu mewujudkan kemandirian desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jakarta – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang–Undang (RUU) Perubahan Kedua tentang Undang–Undang nonor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tim (SID) Desa Krandegan 24 April 2019 17:17:47 WIB. BAB II PEMBAHASAN Perbedaan UU No 5 Tahun 1979,UU No 22 Tahun 1999,UU No 32 Tahun 2004, dan PP No 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa No Materi UU No 5/1979 UU No 22/1999 UU No 32/2004 PP No 72/2005 1 Istilah Desa: suatu wilayah yang Desa disebut dengan nama lain Desa adalah kesatuan Desa adalah kesatuan m. 6/2014 tentang desa jakarta, maret 2014. PEMERINTAHAN DAERAH. ayat (1) dan ayat (2), serta 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut Pasal dalam Undang-Undang Nomor. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Profesionalitas Jawaban : A 63. Meskipun demikian perlu ada penjelasan atau revisi pada surat edaran (SE) Menpan RB nomor B/185/M. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 (UU/1979/5) (1979). Peraturan perundang-undangan ↗ yang mengatur tentang tata cara dan syarat pemekaran desa, dapat kita jumpai dalam:. Kini kebanyakan Desa-Desa memiliki. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ramai dibicarakan dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, yaitu sejak diundangkannya Undang-Undang No. Uji Materi Mahkamah Konstitusi. Dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; PP No. maupun sekunder. Sebelum lebih. Namun, untuk soal perangkat desa yang kami bagikan ini sebagian besar menggunakan materi. Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor 15/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Eliadi Hulu, warga Desa Ononamolo Tumula,. 6 yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan desa dan menjadi dasar kebijakan dana desa. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 2. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 32 Tahun 2004. Berita. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan desa – nasional. JAKARTA, KOMPAS. Kepala Desa mempunyai wewenang yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (2006 : 10), antara lain : a. Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit. Sengaja kumpulan peraturan tentang desa ini, bukan hanya untuk dipelajari oleh Pemerintah Desa saja, melainkan bagi masyarakat yang berkeinginan untuk mempelajarinya. Sampai dengan tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak. UU 6 Tahun 2014 tentang Desa Status. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan…. Kata Kunci : UU Tentang Desa, Peraturan Desa, Desa. com ABSTRAK Keluarnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, untuk ketiga kalinya. Demikian pokok-pokok dalam revisi UU Desa, termasuk menyangkut kepala desa. Marhaendra Wija Atmaja | 2014|UU Tentang Desa: Memahami Penetapan Desa dan Desa Adat 6 memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung. Hal ini terjadi dalam rapat Panja di Gedung DPR, Senin (3/7/2023) yang dibacakan oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas. Klausul ini merupakan ketentuan baru hasil dari pembahasan rapat Timus tanggal 27 Juni 2013. Berdasar pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 18 ayat (7), UU No. Berdasarkan Pasal 50 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa harus memenuhi empat syarat sebagai berikut: Minimal tingkat pendidikan adalah SMA atau sederajat; Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tua 42 tahun;Setelah UUD 1945 diamandemen, istilah desa tidak lagi disebut secara eksplisit. (3) Penetapan Desa dan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Para Pemohon perkara yang diregistrasi dengan Nomor 3/PUU-XX/2022 ini mendalilkan Pasal 25, Pasal 26. Uu no 6-th 2014 tentang desa. Pada. SM. Penguatan peran pemerintah provinsi. Akan tetapi, pengaturan tentang Desa Orde Baru dipertanyakan validitas konstitusionalnya. DPR menargetkan pembahasan revisi UU Desa bisa disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR pada masa sidang 2022/2023. 5 tahun 1979 . Pasal 76 Ayat (1) “Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya. Tulisan Hukum – Subbagian Hukum 4 3. 253-266 256 pelaksana UU tentang desa akan mencederai asas Subsidiaritas dikarenakan adanya IntervensiUU No. Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Beberapa peraturan tentang desa dituangkan dalam Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaran pemerintah desa dengan pertimbangan telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai Desa. Ketentuan ini untuk mempertegas bahwa pengaturan tentang Desa harus tetap berbingkai pada asas-asas. 128/PMK. Implikasi Desa Adat Terhadap UU No. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK. Terutama menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Ringkasan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tidak Berlaku. 1. Namun dari perubahan perundang-undangan tentang d esa tersebut belum . Tentang legalitas kebijakan dana desa, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan UU Desa No. Mengingat : 1. atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Mengingat : 1. 32 Tahun 2004 dan UU No 6 Tahun 2014 bertujuan agar desa bukan lagi objek pembangunan tetapi menjadi subjek pembangunan. (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara, lewat revisi UU Desa, DPR mengusulkan agar masa jabatan kepala desa diubah menjadi sembilan tahun dan dapat. A Gede Oka Parwata ,SH MSi (0031125763) Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, SH MH (0010045603) AA Ketut Sukranatha, SH MH (005065707) DIBIAYAI DARI DANA DIPA UNIVERSITAS UDAYANA DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMORPertimbangan dalam PP 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah: bahwa untuk meningkatkan kinerja. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Bali dalam Perspektif Sosiologi Hukum 419 A. Kedudukan Peraturan Desa. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Meski lahir di masa transisi. Dalam hal calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih. 33. Sign In. hasil yang dicapai dan peta jalan pnpm mandiri 2. Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20. Mengangkat & memberhentikan perangkat desa, Memegang penuh. com - Rapat panitia kerja (Panja) Badan Legislasi menyepakati masuknya 19 poin perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa). PEMERINTAHAN DESA 1. ABSTRAK: Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keppres Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 UU Nomor. PenutupDESA Status. KOMPAS. Undang-Undang ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan Desa dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga. 3 Ansory:kearifan lokal di tanah jawa Desa (yang menyeluruh) melainkan Undang-undang tentang tatakelola (governance) Desa atau disebut dengan Undang- Undang tentang Desa, yang akan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam. 3.